Akan selalu ada pihak yang tidak puas dan mungkin merasa dirugikan dalam rekonsiliasi ini. Oleh karena itu, kedua kubu harus berkomitmen membangun kedewasaan demokrasi dan berhenti memproduksi narasi-narasi kotor sebagai alat politik.

Rekonsiliasi dalam pengertian memperbaiki hubungan antar anak bangsa adalah kewajiban. Jangan sampai momentum rekonsiliasi ini hanya menjadi kesepakatan di bawah meja; bagi-bagi kursi dan jabatan.

Jokowi sudah dipastikan bersama partai koalisinya akan melanjutkan pengabdian lima tahun kedepan. Di sisi lain, Prabowo dan koalisi juga bisa berperan penting menjadi oposan. Lagi pula menjadi oposan adalah konsekuensi dari pihak yang kalah dalam kompetisi demokrasi.

Baca :

• » Butet Kartaradjasa Duga Gestur Gibran Disengaja untuk Melecehkan
• » Cak Imin: Kalau Tebak-tebakan, Bukan di Acara Debat Tempatnya...
• » Kiprah MKMK dan Menjadikan  Dewan Pers Bukan  Super Bodi

Mengapa menjadi oposan lebih penting bagi Prabowo? Sebab, kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan akan mendapat dukungan kuat dari parlemen yang diisi oleh parpol koalisinya. Artinya, dibutuhkan oposan yang berkualitas guna mengontrol kekuasaan.

Jika skema merapatnya Gerindra, Demokrat dan PAN benar-benar terjadi, serta menyisakan PKS sendiri di luar pemerintahan. Tentu saja hal tersebut bukanlah kabar baik bagi demokrasi kita.