Keduanya memproduksi kebencian, kebohongan dan hantu-hantu seperti komunisme dan radikalisme. Keduanya bermasalah. Selain mempertegas segregasi antara ‘kami’ dan ‘mereka’, memaksa cara berpikir warga negara lainnya juga adalah tindakan inkonstitusional.

Oleh karena itu, rekonsiliasi menjadi sebuah pijakan penting untuk merajuk persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa.  Namun, banyak pihak yang menolak upaya rekonsiliasi ini. Alasannya bermacam-macam, seperti anggapan bahwa ini hanyalah simbolis belaka hingga upaya bagi-bagi kursi. Tidak ada yang salah dalam ketidakpercayaan publik akan hal semacam ini.
Rekonsiliasi bagi Jokowi

Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo ini memang multi tafsir. Ada yang menafsirkan ini hanyalah gestur politik, upaya penyelesaian konflik sosial, bahkan kongkow-kongkow elite.

Baca :

• » Butet Kartaradjasa Duga Gestur Gibran Disengaja untuk Melecehkan
• » Cak Imin: Kalau Tebak-tebakan, Bukan di Acara Debat Tempatnya...
• » Kiprah MKMK dan Menjadikan  Dewan Pers Bukan  Super Bodi

Ketimbang meromantisisasi rekonsiliasi, penulis mencoba untuk melihat hambatan dari kedua kubu dan kemungkinan dari rekonsiliasi. Jokowi dan Prabowo sama-sama memiliki beban dalam upaya ini.

Jokowi selaku pemenang sah Pilpres 2019 memiliki tugas yang berat untuk memformulasikan Kabinet Kerja jilid II. Mengapa hal ini menjadi tugas yang berat? Koalisi partai politik pendukung Jokowi sudah sangat gemuk untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Tentu hal ini menjadi berat bagi Jokowi untuk menghimpun seluruh kepentingan parpol dalam koalisinya.