JAKARTA, BakabaNews — Setiap kali banjir rob merendam kawasan pesisir Jakarta atau Pantura Jawa, penjelasan yang muncul hampir selalu sama: permukaan air laut naik akibat perubahan iklim. Penjelasan itu benar sebagian, tetapi menutupi penyebab yang jauh lebih besar — dan justru penyebab yang masih bisa dihentikan.
Membandingkan dua angka
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat tinggi muka laut di perairan Indonesia naik sekitar 0,8 sampai 1,2 sentimeter per tahun. Angka itu sejalan dengan tren global; pengukuran satelit menunjukkan laju kenaikan muka laut dunia lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade, dari sekitar 2,1 milimeter per tahun pada 1993 menjadi sekitar 4,5 milimeter per tahun pada 2023–2024.
Sekarang bandingkan dengan laju turunnya tanah. Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat penurunan muka tanah Jakarta rata-rata 3,5 sentimeter per tahun. Di sejumlah titik, literatur ilmiah mencatat laju jauh lebih tinggi, berkisar 10 sampai 20 sentimeter per tahun.
Di pesisir Jawa Tengah angkanya lebih ekstrem lagi. Pekalongan tercatat turun hingga 20 sentimeter per tahun. Demak berada di kisaran 8 sampai 11 sentimeter, dengan sebagian wilayah Kecamatan Sayung mencapai 21 sentimeter. Semarang berkisar 8 sampai 10 sentimeter per tahun.
Artinya, di kawasan-kawasan ini tanah turun tiga sampai dua puluh kali lebih cepat daripada naiknya air laut. Keduanya memang berakumulasi — yang dirasakan warga adalah gabungan keduanya — tetapi porsi terbesarnya jelas bukan dari laut.
Mengapa tanahnya turun
Di sinilah letak persoalan sekaligus peluangnya. Penurunan tanah yang murni alamiah — akibat pergerakan tektonik dan pemadatan tanah lunak — hanya sekitar 1 sampai 2 sentimeter per tahun. Selebihnya berasal dari dua hal buatan manusia: pengambilan air tanah secara berlebihan dan beban bangunan di atasnya.
Ketika air tanah disedot lebih cepat daripada kemampuan alam mengisinya kembali, lapisan tanah yang semula tertopang air memadat dan permukaannya turun. Prosesnya sebagian besar tidak dapat dibalik: tanah yang sudah memadat tidak akan mengembang lagi meski penyedotan dihentikan.
Akibatnya sudah terlihat. Menurut BRIN, Jakarta Utara telah turun hingga empat meter dalam empat dekade, dan sekitar 40 persen wilayahnya kini berada di bawah permukaan laut. Kerugian tahunan akibat penurunan tanah diperkirakan sekitar 186 juta dolar AS saat ini, dan diproyeksikan mencapai 421 juta dolar AS pada 2030 bila tidak dikendalikan.
Mengapa pembedaan ini penting
Perbedaan penyebab menentukan perbedaan solusi, dan di sinilah salah kaprah tadi berubah menjadi masalah kebijakan.
Kenaikan muka air laut adalah persoalan global. Tidak ada kebijakan nasional mana pun yang bisa menghentikannya dalam hitungan tahun, karena penyebabnya adalah akumulasi gas rumah kaca di atmosfer yang efeknya bertahan sangat lama.
Penurunan tanah berbeda. Penyebab dominannya bersifat lokal dan berada dalam kendali kebijakan: menghentikan ekstraksi air tanah, dan menggantinya dengan pasokan air perpipaan yang memadai. Sejumlah kota di dunia telah membuktikan laju penurunan bisa ditekan drastis setelah penyedotan air tanah dihentikan.
Dengan kata lain, menempatkan seluruh persoalan pada perubahan iklim justru memindahkan tanggung jawab ke sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kota, sementara akar masalah yang bisa ditangani dibiarkan berjalan.
Tanggul raksasa dan pertanyaan yang menyertainya
Respons pemerintah yang paling besar adalah rencana tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa, membentang sekitar 535 kilometer dari Kabupaten Serang di Banten hingga Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Biayanya diperkirakan 80 sampai 100 miliar dolar AS, atau sekitar Rp1.680 triliun, dikerjakan dalam 15 segmen selama 15 sampai 20 tahun.
Kementerian Keuangan memastikan pendanaannya tidak memakai APBN, melainkan melalui skema Danantara. Pemerintah menyebut proyek ini mengamankan aset ekonomi bernilai sekitar Rp6.396 triliun, dengan target peletakan batu pertama pada September 2026.
Sejumlah kritik mengiringi rencana tersebut. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyoroti minimnya transparansi: desain makro yang belum jelas, cetak biru yang berulang kali berubah, serta masyarakat pesisir yang belum menerima visualisasi fisik maupun dokumen analisis dampak lingkungan.
Kritik yang lebih mendasar bersifat teknis. Tanggul menahan air dari luar, tetapi tidak menyentuh penyebab tanah turun dari dalam. Sejumlah ahli menilai tanggul dan penanaman mangrove bukan solusi untuk penurunan tanah di Demak, dan ada kekhawatiran pembangunan berskala besar justru menambah beban di atas tanah yang sudah memadat.
Yang tetap benar soal iklim
Meluruskan penyebab dominan banjir rob bukan berarti membantah perubahan iklim. Kenaikan muka laut nyata, terukur, dan lajunya mempercepat. Organisasi Meteorologi Dunia mencatat 2025 berada 1,44 derajat Celsius di atas periode pra-industri, dan sebelas tahun terpanas dalam catatan seluruhnya terjadi pada 2015 hingga 2025.
Justru karena kenaikan muka laut akan terus berjalan puluhan tahun ke depan, menghentikan penurunan tanah menjadi semakin mendesak. Kota yang tanahnya berhenti turun punya waktu jauh lebih panjang untuk beradaptasi. Kota yang tanahnya terus turun tiga sentimeter setahun akan kehabisan waktu jauh sebelum lautnya naik.
Angka penurunan tanah bervariasi antarlokasi dan antarmetode pengukuran. Data pada artikel ini merujuk publikasi BRIN, BMKG, dan penelitian yang disebutkan, dengan periode pengukuran yang berbeda-beda.
