"Termasuk uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk biaya pengurusan izin Visa keberangkatan," terangnya.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, secara konsisten Dewan Riau juga menganggarkan untuk belanja kunker luar negeri di setiap tahunnya sehingga hal ini tidak menjadi keheranan publik. Misalnya di tahun sebelumnya 2021 dialokasikan sebesar Rp12,97 miliar dan Rp16,03 miliar di tahun 2020. Tetapi karena covid dewan tidak jadi berangkat.

"Apa manfaat kunker bagi daerah? Bahkan laporan kunker tersebut tak pernah dilihat oleh publik, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana, apa hasilnya dari kegiatan itu, dan apa yang harus dikerjakan ketika kembali ke Riau, juga tak ada nampaknya. Jelas publik menilai, kunker yang selama ini dilakukan hanya untuk foya-foya', " tegasnya lagi.

Baca :

• » Resmi Maju di Pilkada Siak, Dr.Afni Temui Ulama Sebelum Mendaftar
• » Dipecat PDIP sebagai Kader, Menantu Jokowi Bobby Nasution Belum Kembali KTA
• » Minta Izin Jadi Cawapres, Puan Belum Putuskan Nasib Gibran di PDIP 

Menurut Taufik, setiap anggota dewan harus memiliki empati dan jiwa tau diri. Ekonomi rakyat baru akan bangkit akibat pandemi, pegawai belum gajian, tetapi mereka  menggunakan fasilitas dari uang rakyat untuk jalan-jalan.

Taufik meminta Menteri Dalam Negeri harus mau menolak izin kunker tersebut, dan Gubenur Riau selaku kepala daerah jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasi izin keluar negeri anggota Dewan tersebut.