JAKARTA, BakabaNews — Data iklim global tahun lalu dan dokumen komitmen iklim terbaru Indonesia terbit dalam rentang waktu berdekatan. Dibaca bersamaan, keduanya memberi gambaran yang cukup jelas tentang jarak antara kondisi yang terukur dan langkah yang direncanakan.

Apa yang tercatat pada 2025

Organisasi Meteorologi Dunia dalam rilis 14 Januari 2026 menyatakan suhu rata-rata global 2025 berada 1,44 derajat Celsius di atas periode pra-industri 1850–1900, dengan margin ketidakpastian 0,13 derajat. Angka itu menjadikannya tahun terpanas kedua atau ketiga dalam catatan, tergantung kumpulan data yang dipakai dari delapan yang dikonsolidasikan.

Beberapa temuan lain dari periode yang sama:

  • Sebelas tahun terpanas dalam sejarah pencatatan adalah 2015 hingga 2025, konsisten di seluruh delapan kumpulan data.
  • Rata-rata tiga tahun 2023–2025 berada di 1,48 derajat — periode tiga tahun pertama yang menyentuh ambang 1,5 derajat.
  • 2024 menjadi tahun kalender pertama yang rata-ratanya melampaui 1,5 derajat, tercatat 1,60 derajat menurut layanan iklim Copernicus.
  • Kandungan panas laut memecahkan rekor untuk sembilan tahun berturut-turut, rangkaian terpanjang yang pernah tercatat.
  • Februari 2025 mencatat luas es laut gabungan kedua kutub terendah sejak pengamatan satelit dimulai akhir 1970-an.

Satu catatan penting soal ambang 1,5 derajat: Perjanjian Paris mengacu pada rata-rata jangka panjang, umumnya dihitung dua puluh tahun, bukan satu tahun kalender. Terlampauinya angka itu pada 2024 karena itu belum berarti pelanggaran formal. Namun rata-rata tiga tahun yang kini menyentuh 1,48 derajat menunjukkan ambang jangka panjang itu semakin dekat.

Konsentrasi gas rumah kaca

Buletin gas rumah kaca WMO yang terbit 16 Oktober 2025 mencatat konsentrasi karbon dioksida global 2024 mencapai 423,9 bagian per juta, setara 152 persen dari tingkat pra-industri. Metana berada pada 266 persen dan nitrogen oksida 125 persen dari tingkat yang sama.

Yang menonjol adalah laju kenaikannya. Dari 2023 ke 2024, karbon dioksida naik 3,5 bagian per juta — kenaikan satu tahun terbesar sejak pengukuran modern dimulai pada 1957, melampaui rekor sebelumnya pada 2015–2016. Sebagai pembanding, rata-rata kenaikan tahunan pada dekade 1960-an hanya 0,8 bagian per juta, dan pada 2011–2020 menjadi 2,4 bagian per juta.

Pengukuran terbaru di stasiun Mauna Loa mencatat 429,12 bagian per juta pada Juli 2026. Sekitar 53 persen emisi manusia periode 2014–2023 menumpuk di atmosfer, sementara 26 persen diserap laut dan 21 persen diserap daratan.

Posisi Indonesia dalam neraca global

Laporan Global Carbon Budget 2025 mencatat satu fakta yang jarang disorot di dalam negeri: Brasil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo bersama-sama menyumbang lebih dari separuh emisi karbon dioksida dunia yang berasal dari perubahan tata guna lahan sepanjang 2015–2024.

Ini menjelaskan mengapa sektor kehutanan dan lahan menempati posisi sentral dalam perhitungan emisi Indonesia, dan mengapa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan asap musiman.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas kebakaran hutan dan lahan pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465 hektare, naik 366 persen dibanding periode yang sama pada 2025. Indonesia memiliki lahan gambut tropis seluas 13,43 juta hektare, terluas di dunia, dan gambut yang terbakar melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun.

Laporan yang sama menyebut sisa anggaran karbon dunia untuk menahan pemanasan di 1,5 derajat dengan peluang 50 persen tinggal sekitar 170 gigaton karbon dioksida — setara sekitar empat tahun pada tingkat emisi 2025.

Isi dokumen iklim terbaru Indonesia

Indonesia menyerahkan Second Nationally Determined Contribution kepada UNFCCC pada 27 Oktober 2025. Dokumen ini mengubah cara target dinyatakan: tidak lagi berupa persentase pengurangan terhadap skenario tanpa intervensi, melainkan tingkat emisi absolut yang dibandingkan dengan tahun acuan 2019.

Emisi neto Indonesia pada tahun acuan tersebut tercatat 1.145.037 gigagram setara karbon dioksida, mencakup lima sektor termasuk kehutanan dan penggunaan lahan.

Dokumen itu menyajikan beberapa skenario untuk 2035:

  • Skenario tanpa langkah tambahan: emisi 2035 sekitar 56 persen di atas tingkat 2019.
  • Skenario rendah karbon ambisius: 1.257.717 gigagram, atau 9,8 persen di atas tingkat 2019.
  • Skenario rendah karbon dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi: 1.488.866 gigagram, atau 30 persen di atas tingkat 2019.

Dengan kata lain, pada seluruh skenario yang diajukan, emisi Indonesia pada 2035 direncanakan tetap lebih tinggi daripada emisi 2019. Puncak emisi ditargetkan terjadi pada 2030, dengan penurunan setelahnya dan sasaran nol emisi bersih pada 2060 atau lebih cepat. Kebutuhan investasinya diperkirakan 472,6 miliar dolar AS, angka yang oleh dokumen itu sendiri diakui belum mencakup seluruh sektor.

Lembaga pemantau independen Climate Action Tracker dalam pembaruan 8 Desember 2025 memberi peringkat keseluruhan "critically insufficient" — kategori terburuk dalam skalanya — dengan catatan bahwa di bawah target tanpa syarat, emisi Indonesia diproyeksikan terus naik sekitar 25 tahun ke depan.

Antara target dan realisasi energi

Jarak antara rencana dan pelaksanaan paling terlihat di sektor energi. Target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 tidak tercapai; realisasinya sekitar 14 persen pada akhir 2024 dan sekitar 16 persen pada pertengahan 2025. Target tahunan ini tidak tercapai sembilan tahun berturut-turut.

Kemitraan pendanaan transisi energi atau JETP memasuki fase kedua pada Januari 2026, dengan total komitmen naik menjadi 21,8 miliar dolar AS setelah tambahan 400 juta dolar AS yang diumumkan Februari 2026.

Langkah terbaru datang pada 25 Agustus 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt-peak di Bali, dengan tahap pertama 30 gigawatt yang ditargetkan rampung pada 2029. Program ini disertai rencana pemensiunan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel — perlu dicatat, diesel, bukan batu bara.

Rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025–2034 sendiri menuai kritik karena menunda sekitar 70 persen penambahan kapasitas energi terbarukan ke periode setelah 2030.

Yang perlu dicermati ke depan

Bank Dunia memperkirakan biaya dampak iklim bagi Indonesia mencapai 1,24 persen produk domestik bruto pada 2030, dan meningkat menjadi hampir 7 persen pada dekade 2060-an. Bencana hidrometeorologi sudah menunjukkan skalanya: banjir dan longsor di Sumatra pada akhir November 2025 menewaskan lebih dari seribu jiwa menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan ratusan ribu orang mengungsi.

Dua agenda berjalan bersamaan: menurunkan emisi, dan bersiap menghadapi dampak yang sudah tidak terhindarkan. Dokumen komitmen terbaru menempatkan puncak emisi pada 2030, yang berarti empat tahun ke depan menjadi periode yang menentukan apakah kurva itu benar-benar berbelok.

Data suhu dan konsentrasi gas rumah kaca merujuk rilis WMO dan Copernicus yang disebutkan. Angka target merujuk dokumen Second NDC Indonesia yang diserahkan ke UNFCCC pada Oktober 2025. Angka korban bencana dapat berbeda antarrilis dan sebaiknya diperiksa pada pembaruan resmi BNPB.