JAKARTA - Pengamat Militer, Aris Santoso, mengkritik keras rencana pemerintah yang memperbolehkan anggota TNI dan Polri mengisi jabatan sipil di instansi pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dominasi perwira TNI/Polri dalam jabatan sipil.

"Mengapa jabatan itu harus diberikan kepada perwira TNI? Ada kekhawatiran bahwa akan terjadi aliran besar perwira TNI yang mengisi jabatan sipil, terutama mengingat surplus kolonel dan Brigjen di TNI, khususnya AD," ungkap Aris kepada wartawan pada Kamis, 14 Maret 2024.

Aris juga menilai bahwa rencana ini dapat menciptakan kompetisi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan TNI/Polri. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat mengkhawatirkan karena kandidat dari militer biasanya lebih sering berhasil dalam seleksi daripada kandidat ASN.

Baca :

• » Kemendagri Siapkan 10 PJ Gubernur yang Akan Dilantik Jokowi Menggantikan Gubernur Habis Masa Jabatan pada 2023
• » Demi Rangkul Anas Urbanigrum, Gede Pasek Siap Lepas Jabatan Ketum PKN
• » Diakhir Masa Jabatan, Kapolres Sempatkan Bezuk Anggota Sakit

"Diketahui bahwa setiap pemerintahan cenderung bersikap ramah politik terhadap TNI. Hal ini juga menunjukkan bahwa posisi tawar TNI AD masih kuat," tambahnya.

Menurut Aris, ASN sebenarnya memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang cukup untuk mengisi posisi penting di pemerintahan. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa jabatan sipil seharusnya tidak diisi oleh anggota TNI/Polri, melainkan diberikan kepada ASN.