Jakarta - Pemerintah, KPU dan sejumlah anggota DPR sepakat melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan Desember mendatang. Sejumlah alasan disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD terkait tidak ditundanya pelaksanaan pilkada tersebut.
 
Namun, alasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat kritikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim. Dia menyoroti empat alasan yang dikemukan Menkopolhukam yang dinilainyaa tidak kuat untuk menjawab desakan beberapa organisasi masyarakat yang meminta Pilkada ditunda.

"Alasan yang disampaikan Menkopolhukam, tidak terlalu kuat. Mudah dipatahkan," kata Luqman dalam siaran persnya, Kamis (24/9).

Empat alasan yang dicatat yang dikemukan Menkopolhukam yakni, pertama, demi menjamin hak konstitusi rakyat untuk memilih dan dipilih. Kedua, alasan penundaan hingga menunggu Covid-19 selesai, tidak memberi kepastian. Karena tak satu pun orang sanggup memastikan kapan pandemi berakhir. Ketiga, pelaksanaan Pilkada sudah mengalami penundaan. Semula direncanakan 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Alasan keempat, pemerintah tidak ingin 270 daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam waktu bersamaan.

Baca :

• » Mahfud Resmi Mundur dari Kabinet Jokowi, Ini Isi Surat Pengundurannya
• » Ditanya Soal Kebijakan Impor Beras, Jawaban Gibran Bikin Mahfud MD Gregetan
• » Mahfud MD Soroti Politik Uang Dan Kecurangan Dalam Pemilu

Luqman yang juga Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor tersebut mengkritisi alasan tersebut. Menurutnya, penundaan pelaksanaan Pilkada sampai pandemi dapat dikendalikan, sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.

"Justru jika Pilkada dilakukan dalam keadaan tidak ada wabah, pemenuhan hak konstitusional rakyat lebih maksimal karena tidak ada ancaman penularan dan ancaman kematian yang masif," tegasnya.