BANDAR LAMPUNG - Elemen masyarakat dan akademisi perguruan tinggI negeri dan swasta di Lampung mendeklarasikan usulan Provinsi Lampung menjadi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Republik Indonesia (RI). Hal tersebut dikuatkan dengan penyerahan hasil kajian tentang kelayakan Lampung menjadi ibu kota RI menggantikan DKI Jakarta.
 
Hadir dalam deklarasi di GSG UIN Raden Intan II, Kamis (25/7) tersebut Ketua Relawan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Lampung Aziz Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan DKI Lampung Zulkifli Hasan, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Taufik Hidayat, dan bupati/wali kota di Lampung.

Deklarasi DKI Lampung tersebut ditandatangani seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Lampung serta elemen masyarakat. “Deklarasi tersebut sebagai alternatif ibu kota. Mari kita bersama dan berasatu mewujudkan Lampung menjadi ibu kota RI,” kata Andi Desfiandi, ketua harian DKI Lampung.

Taufik Hidayat mengatakan, pemerintah berencana akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain di luar Pulau Jawa. Pemindahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan semangat Indonesia sentris di seluruh kawasan Indonesia, dan menaruh harapan positif bagi negara ke depan.

Baca :

• » Pastikan Persiapan Ekspedisi Jurnalistik PWI Riau, Panitia dan Diskominfoss Kuansing Tinjau Lokasi
• » Miliki Garis Turunan Minang, PKDP Minas Deklarasi Dukung Dr.Afni di Pilkada Siak
• » Siap Bertarung di Pilkada Agam, Bacalon Amril Jambak Langsung Daftar di Tiga Parpol

“Ada empat provinsi yang masuk penjaringan Bappenas sebagai calon ibu kota negara RI, yakni Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Taufik.

Ia mengatakan, Provinsi Lampung satu-satunya provinsi di Sumatra yang masuk dalam nominasi dari Pulau Sumatra. Hal tersebut menjadi upaya semua pihak atas inisiasi Panja DKI Lampung. “Ini anugerah atas perjuangan yang sudah dilakukan bertahun-tahun,” katanya.