“Oleh karena itu, saya mendesak agar Kemendag mengeluarkan larangan penjualan kartu perdana operator telekomunikasi Arab Saudi di Indonesia. Operator itu merugikan calon jemaah haji sebagai konsumen bahkan merugikan negara,” ujar Tulus.

Dirugikan

Sularsi, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai konsumen yang merupakan jemaah haji sudah dirugikan dengan tak bisa dipakainya kartu telekomunikasi Zain yang dibelinya di Indonesia.

Baca :

• » Pemerintah Kabupaten Kampar Targetkan MCP Tahun 2024 98,64 Persen
• » Dilantik Jadi Pj Ketua TP PKK Kabupaten Kampar, Ricana Djayanti: Siap Dukung Program Pemerintah
• » Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kampar Terhadap RAPBD 2024

“Ini artinya Zain ingin berkompetisi dengan operator Indonesia dengan menjual kartu perdananya di embarkasi namun mereka tak bisa menyelesaikan kompetisi tersebut sehingga konsumen dirugikan. Seharusnya pemerintah segera turun tangan terhadap keluhan konsumen tersebut,” ujar Sularsi.

Lanjut Sularsi, sudah menjadi kewajiban seluruh pelaku usaha yang menjual produknya di Indonesia harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum melakukan penjualan kartu perdananya di Indonesia, Zain terlebih dahulu mengikuti perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengikuti UU Perlindungan Konsumen.