PASIR PANGARAIAN - Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Nifzar SP MIp meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penajaman terhadap program prioritas yang lebih dulu dilaksanakan. Karena, apa yang sudah tertuang di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 tidak semestinya seluruhnya dapat tertampung.

"Sebab, penyusunan KUA PPS ini sudah berbasis potensi penerimaan keuangan pada tahun 2020," kata Nifzar, belum lama ini.

Meskipun pagu dari program kegiatan yang telah disusun di RKPD Rohul 2020 dengan estimasi penerimaan keuangan daerah tahun 2020 yang belum dipublikasikan Bappeda Rohul karena masih dalam tahap finalisasi KUA dan PPAS tahun 2020, Nifzar mengatakan, selisih anggaran Rp26 miliar harus disesuaikan.

Baca :

• » Menteri Kabinet Jokowi Diminta Mundur Jika Ikut Nyaleg
• » PHRI Diminta Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Inhu 
• » ASN Diminta Jaga Integritas, Lahirkan Ide Membangun Negeri

Sehingga ada program kegiatan yang tertuang di RKPD Rohul 2020, tapi tidak tertuang di dalam rancangan KUA dan PPAS 2020.

"Bappeda dalam hal ini menjaga konsistensi perencanaan. Apa yang sudah tertuang di dalam RKPD Rohul 2020 itu, program prioritas tertuang di dalam penyusunan KUA dan PPAS 2020, dan nantinya dilanjutkan menjadi rumusan di dalam penyusuna RAPBD Rohu tahun 2020," katanya.