JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mendesak para menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju agar mengundurkan diri jika ingin maju di Pemilu Serentak 2024, baik sebagai calon anggota legislatif (caleg) atau calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Pasalnya, terdapat potensi konflik kepentingan jika mereka tidak mengundurkan diri.

"Misalnya, penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya," ujar Kurnia kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).

Selain itu, kata Kurnia, kinerja sebagai menteri juga diyakini tidak akan maksimal, apalagi jelang masa kampanye nanti. Konsentrasi menjalankan mandat sebagai menteri juga akan terganggu.

Baca :

• » Kabupaten Kampar Terima Sertifikat Bebas Frambusia dari Menteri Kesehatan
• » Pemkab Kampar Terima Aset Gedung Sekolah dari Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya
• » Pj Bupati Kampar Perjuangkan Program Pembangunan ke Kementerian PPN/Bappenas RI

"Jika mereka tidak kunjung mengundurkan diri, ICW mendesak presiden mengambil sikap, misalnya memberhentikan mereka sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju," imbuh Kurnia seperti dikutip beritasatu.

Dalam masa pendaftaran calon anggota legislatif, diketahui sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju turut mencalonkan diri, di antaranya, Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan) dari Partai Amanat Nasional; Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) dan Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dari Partai Kebangkitan Bangsa; Afriansyah Noor (Wakil Menteri Ketenagakerjaan) dari Partai Bulan Bintang; dan Angela Tanoesoedibjo (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dari Perindo.