Ia menjelaskan, AKS penting dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilan rutin atau sumber data lainnya

Sebutnya, pada tahun 2023 Timpercepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau menginisiasi pelaksanaan Gebyar AKS dengan tujuan untuk melakukan secara serentak percepatan identifikasi risiko stunting, serta percepatan dalam pelaksanaan intervensi yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran di 12 kabupaten kota se Provinsi Riau. 

"Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan aks tahun 2023 masih ditemukan ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, balita dengan infeksi berulang, serta ibu nifas yang belum mendapatkan layanan KB dan tidak memberikan inisiasi menyusui," kata dia. 

Baca :

• » Pagi Ini, Pj Bupati Kampar Bakal Resmikan Soft Lounching MPP
• » Bonus Umrah, Janji Bupati Kuansing Suhardiman untuk Pemenang LKTJ Raja Ali Kelana
• » Debit Air PLTA Koto Panjang Tinggi, Pj Bupati Kampar Himbau Masyarakat Waspada

Asisten III Setda Riau itu mengungkapkan, menindaklanjuti hal tersebut tim pakar telah memberikan rekomendasi kepada semua kelompok sasaran untuk segera diberikan intervensi, namun masih ada beberapa kabupaten yang belum menyampaikan laporan untuk tidak lanjut hasil rekomendasi tersebut. 

Untuk itu terangnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan AKS, melalui pelaksanaan Gebyar Audit Kasus Stunting Provinsi Riau tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat melaksanakan pendekatan 5 pasti.