JC mengkhawatirkan dengan tidak netralnya ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, akan membuat mereka terkotak-kotak dan menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Ujung-ujungnya target kinerja Pemerintah Daerah tidak tercapai dan masyarakat juga yang akhirnya dirugikan.

Menurut hemat JC, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di pemilu maupun pilkada. Hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

“Biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” tambah JC.

Baca :

• » Jaga Kebebasan Pemilih, Jhonny Charles Usulkan Tidak Bawa Handphone ke Bilik Suara
• » Kisruh Baliho Caleg Di Rohil, Jhonny Charles: Kembalikan ke Aturan
• » Ratusan Ribu Orang Petani Milenial di Riau, Jhonny Charles Sebut Sudah "Melek" Teknologi

JC juga berharap kepada Bawaslu setempat untuk pro aktif mengawasi ASN yang terlibat politik praktis untuk bisa diproses secara hukum jika memang terbukti mendukung salah satu kontestan Pemilu 2024.

"Bawaslu juga mesti berperan disini, jangan tutup mata jika memang ada bukti kuat ASN Pemkab Rokan Hilir terlibat politik praktis," pungkas JC.*