Herry mendorong temuan ini dipelajari lebih dulu dengan baik. Hal ini guna memastikan apakah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak.

"Maka penting dilakukan pengecekan juga, ini kan masuk isu dan asumsi, baru temuan awal belum tentu benar juga, dan baiknya dilakukan lebih intensif setelah Pemilu 2024 berlangsung," ujar Herry.*

Herry juga menduga transaksi ini justru memperlihatkan kepada publik bahwa demokrasi Indonesia bernilai tinggi secara finansial.

Baca :

• » Temuan Bawaslu Riau, Ada Logistik Pemilu Rusak dan Kelebihan Jumlah
• » Ketua Wantimpres Wiranto dan Ketum Gerindra Prabowo Lakukan Pertemuan
• » Pertemuan Jokowi - Megawati Diduga Ikut Membahas Anies

"Fenomena ini dapat diterjemahkan oleh publik bahwa memang benar, realitanya demokrasi kita costnya tinggi. Perlu penataan ulang dan bahkan dijadikan autokritik agar kedepannya tidak seperti demikian," ucap Herry.

Sebelumnya, Rabu (10/1), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan adanya temuan soal penerimaan dana senilai ratusan miliar rupiah yang berasal dari luar negeri dalam transaksi rekening bendahara 21 partai politik sepanjang tahun 2022—2023.