Hal itu, kata Tito, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di samping itu, berdasarkan pasal 304 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fasilitas negara yang dilarang digunakan selama masa kampanye adalah sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas, meliputi kendaraan atau mobil dinas pejabat negara atau pegawai dan alat transportasi lainnya.

Selain itu aturan juga berlaku di gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Baca :

• » Siap Jadi Tuan Rumah HPN Provinsi Riau 2024, Bupati Kuansing Janjikan Lebih Semarak dan Meriah
• » Jokowi Dilaporkan ke KPK, KSP Keluarkan 'Ancaman'
• » Politikus NasDem, Ahmad Sahroni, Melaporkan SBY ke Bareskrim

Selanjutnya sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, serta peralatan lainnya.

Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun tak luput dari pelarangan penggunaan kampanye politik.