Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, termasuk dua pegawai negeri sipil dan satu orang dari sektor swasta. Pada tanggal 18 Agustus 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, meskipun hasil penggeledahan tersebut belum diumumkan kepada publik.

Terkait pemanggilan Cak Imin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, menyatakan bahwa pemanggilan tersebut tidak merupakan politisasi hukum. Dia meyakini bahwa pemanggilan ini adalah bagian dari prosedur hukum yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam penyelidikan kasus korupsi yang sedang dipegang oleh KPK. Mahfud MD juga menegaskan bahwa Cak Imin tidak dipanggil sebagai tersangka dalam kasus ini dan bahwa pemanggilannya adalah untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan yang sudah berlangsung lama.

Isu politisasi dalam pemanggilan ini muncul karena Cak Imin saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PKB dan merupakan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden 2024, yang baru saja diumumkan pada Minggu, 2 September. *

Baca :

• » Miliki Garis Turunan Minang, PKDP Minas Deklarasi Dukung Dr.Afni di Pilkada Siak
• » Arwin AS Hadiri Deklarasi LLMB Dukung Dr. Afni di Pilkada Siak
• » Pemkab Kampar Dukung Penuh Gerakan Pangan Murah Pemprov Riau