"Dalam pandangan kami, Ketua Bawaslu RI telah melanggar kode etik dengan tindakan yang serius, dan terlihat mencoba memengaruhi pandangan publik untuk mendukung penundaan Pilkada Serentak 2024," ungkap Darmansyah melalui keterangan tertulisnya pada Senin (7/8/2023).

Usulan penundaan Pilkada awalnya disampaikan oleh Bagja saat ia hadir dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada tanggal 12 Juli 2023. Dalam pertemuan yang bersifat tertutup tersebut, Bagja mengusulkan agar semua pihak yang terlibat seharusnya membahas kemungkinan penundaan Pilkada Serentak 2024.

Bagja menjelaskan bahwa usulan penundaan tersebut muncul karena ada sejumlah masalah serius yang mungkin muncul jika Pilkada Serentak tetap dilaksanakan sesuai rencana pada 27 November 2024. Salah satu masalah utamanya adalah potensi gangguan keamanan yang signifikan, mengingat pilkada akan diadakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Namun, ada kendala dalam menanggapi situasi ini, karena aparat keamanan tidak dapat ditarik ke daerah lain yang juga menghadapi tantangan keamanan serupa, karena mereka sedang fokus menjaga keamanan daerah tempat mereka bertugas yang juga tengah melangsungkan pilkada.

Baca :

• » 183 Peserta Sudah Jalani CAT, Tersisih 46 Orang Calon Panwascam Ikuti Tes Wawancara di Bawaslu Kampar
• » Ketua Fraksi PPP Kampar Puji Pelaksanaan Halalbihal JMSI 
• » Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Syawir Abdullah Ucapkan Selamat

Namun, setelah usulannya mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak, Bagja menegaskan bahwa usulan tersebut tidak mencerminkan pandangan resmi Bawaslu RI. Ia menekankan bahwa usulan tersebut hanya diajukan dalam forum diskusi tertutup.

"Usulan penundaan tersebut bukan pernyataan resmi lembaga, dan dalam diskusi tersebut, kami tidak hanya membahas alternatif penjadwalan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang mungkin timbul," jelas Bagja dalam pernyataannya di kantornya pada Selasa (25/7/2023). *