"Sekitar 5.000 buruh akan aksi di depan gedung sate pada 15 Juni. Di tanggal yang sama, 5.000 di Jawa Timur pun akan melakukan aksi," kata Said Iqbal.

"Di Serang, Banten, ribuan buruh akan aksi. Di Makassar, di Batam, 3.000 buruh akan melakukan aksi. Di Makassar ratusan sampai ribuan buruh akan aksi, di Banjarmasin, di Ternate, di Ambon dan di kota-kota industri lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tuntutan aksi buruh terkait Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) sudah terlambat.

Baca :

• » Temuan Bawaslu Riau, Ada Logistik Pemilu Rusak dan Kelebihan Jumlah
• » Beda Penilaian dengan Jokowi, Wapres Nilai Debat Capres Lebih Hidup dan Menarik 
• » Siap Jadi Tuan Rumah HPN Provinsi Riau 2024, Bupati Kuansing Janjikan Lebih Semarak dan Meriah

Hal tersebut disampaikan Dasco saat menerima perwakilan massa unjuk rasa dari buruh dan mahasiswa di kompleks parlemen, Kamis (21/4).

RUU PPP merupakan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan yang masuk amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law. UU Ciptaker menurut MK inkonstitusional bersyarat karena menyalahi prosedur penyusunan undang-undang dengan menggabungkan sejumlah UU.