Adapun jumlah tenaga honorer yang sudah diinventarisasi jumlah keseluruhannya 3.987 orang dan sudah memasuki tahapan memanggil pimpinan setiap OPD. Terkait SK yang akan dikeluarkan nanti, diberlakukan penanggalan mundur sehingga tidak terjadi persoalan SK.

Seleksi yang akan dilakukan pada tanggal 15 Januari secara langsung melibatkan peran kepala OPD dalam prosesnya yang ikut serta dalam memberikan penilaian integritas terhadap honorernya, karena kepala OPD yang lebih mengetahui kinerja honorer diinstansinya masing-masing.

Ketika diajak bersama-sama melakukan unjuk rasa di kantor bupati, ketua DPRD dengan tegas menolaknya. Menurut Jack, dia sudah bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Baca :

• » Ratusan Ribu Orang Petani Milenial di Riau, Jhonny Charles Sebut Sudah "Melek" Teknologi
• » Kampanye Pilpres 2024, Ganjar Pilih Media Massa Dinilai Lebih Kredibel 
• » Razia Tim Gabungan, Ratusan Kendaraan ODOL Terjaring 

Selanjutnya massa aksi bergerak menuju kantor bupati. Mereka menggelar orasi di halaman kantor tersebut. Salah seorang massa aksi, Norman Gibran dalam orasinya mengatakan akibat dari kebijakan bupati ini membuat sektor ekonomi menjadi lumpuh. Bagaimana tidak, ketika ribuan honorer ini tidak lagi digaji, maka perputaran uang yang dibelanjakan juga semakin sedikit, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tindakan kriminal.

Setelah beberapa lama melakukan orasi, tidak ada satupun pejabat kantor bupati yang menemui massa aksi.  Sementara bupati sedang tidak berada di tempat dan dikabarkan sedang di Pekanbaru karena ada pertemuan dengan pihak Bank Riau Kepri. Dan ini keduanya kalinya bupati tidak berada ditempat saat massa aksi berusaha menemuinya.