Jakarta - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian terkait pernyataan yang dilontarkan Pangdam Jaya Mayjen TNI, Dudung Abdurachman.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI, Dudung Abdurachman, menyebut Front Pembela Islam (FPI) bisa dibubarkan jika tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Itu ada di Kemendagri ya, karena kan izin ormas ada di Kemendagri," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Jumat (20/11/2020).

Baca :

• » Cak Imin: Kalau Tebak-tebakan, Bukan di Acara Debat Tempatnya...
• » Kiprah MKMK dan Menjadikan  Dewan Pers Bukan  Super Bodi
• » Menerpis Isu, Erick Temui FIFA Bawa Blue Print, bukan Proposal Piala Dunia U-17

Namun jika ormas tersebut termasuk FPI berlaku semena mena, penegakkan hukum tetap dilakukan.

"Artinya, secara perundang-undangan Kemendagri yang punya kewenangan membubarkan sebuah ormas. Tetapi jika memang ormas ini berlaku semena-mena, merasa bebas hukum, dan menyebabkan keresahan, tentu saja penegakan hukum yang dilakukan," tutur dia.