JAKARTA - Polemik soal konser dalam kegiatan kampanye pilkada, akhirnya berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye.

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19, menyatakan melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye. Bentuk-bentuk kegiatan lain dalam Pasal 57 huruf g dilarang dalam Pasal 88C ayat 1.

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Baca :

• » Kisruh Baliho Caleg Di Rohil, Jhonny Charles: Kembalikan ke Aturan
• » Mantan Pimpinan KPK Gugat Peraturan KPU 
• » Perdana, Turnamen Domino PWI Riau Terapkan Peraturan Kejurnas Pordi

Selain itu, kegiatan lain yang dilarang dalam bentuk rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Sedangkan dalam Pasal 88C ayat 2 KPU mengatur sanksi bagi peserta pilkada yang melanggar ketentuan di atas. Sanksi pertama, peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah setempat pada saat terjadinya pelanggaran.