Dijelaskan Novliwanda, bahwa salah satu bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah dalam penanggulangan kabut asap yakni tidak adanya alat pengukur kualitas udara (ISPU). Padahal, keberadaan alat ini sangat penting dalam menentukan kualitas udara di Rohul sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Novliwanda juga menegaskan, DPRD Rohul tidak pernah menghalangi pemerintah daerah untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan karlahut dan bencana asap ini termasuk pengadaan ISPU.

"Saat ini dalam mengambil kebijakan, Pemkab Rohul seakan menggeneralisasi situasi. Acuannya situasi udara Kota Pekanbaru. Padahal, situasi udara di Rohul tidak separah di Pekanbaru sehingga saya rasa tidak begitu perlu meliburkan sekolah untuk saat ini," tegasnya.

Menyikapi kejadian kabut asap ini, DPRD Rohul telah bersepakat membuat rekomendasi dari lembaga, bagaimana pemerintah ke depan harus memiliki formulasi menindaklanjuti bencana asap sehingga Pemkab Rohul ke depan akan lebih cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti korban yang muncul akibat asap.
“Seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan harus duduk bersama, menyusun road map, apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketika ditimpa bencana kabut asap di saat kondisi Rohul tidak memiliki titik api," kata politisi dari Partai Gerindra ini.*

Baca :

• » Dampak Pakan Berkurang, BKSDA Menilai Penyebab Harimau Serang Bocah di Siak
• » Jokowi Nilai Kritikan Sivitas Akademi Hak Demokrasi
• » Beda Penilaian dengan Jokowi, Wapres Nilai Debat Capres Lebih Hidup dan Menarik