Jakarta -  Kementerian Hukum dan HAM akan menghentikan bantuan bagi para pengungsi pencari suaka yang tinggal di lokasi penampungan, gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Keputusan tersebut diberlakukan sejak hari ini, Rabu Rabu (21/8/2019).

Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri menjelaskan, untuk bantuan logistik berupa makanan dan minum, serta bantuan layanan air bersih dan sanitasi sudah dihentikan per hari ini, Rabu (21/8/2019). Sedangkan untuk bantuan tempat penampungan pengungsi, akan dihentikan pada 31 Agustus 2019 mendatang.

“Tanggal 31 Agustus 2019 sudah dihentikan untuk tempat penampungan, itu dari Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kempolhukam. Bahwa menyatakan kegiatan (pemberian bantuan) ini dihentikan karena ketidakmampuan kita untuk menunjang bantuan sosial,” kata Taufan Bakrie seusai pertemuan antara DPRD DKI, Pemprov DKI, IOM dan UNHCR di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca :

• » Nasib Guru Tak Jelas Honor 3 Bulan, Miris Hari Raya Idul Fitri Harus Gigit Jari
• » Harimau Serang Pencari Batang Sagu di Dusun III Sungai Mungkal Siak
• » Perludem:Ketua KPU RI Harusnya Disanksi Peringatan Keras Tegas

Meski Pemprov DKI telah menghentikan banguan logistik sejak akhir Juli 2019, lanjut Taufan Bakrie, namun tidak untuk layanan air bersih dan sanitasi. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, para pengungsi pencari suaka mendapatkan bantuan dari perusahaan swasta, seperti Mayapada.

“Tetapi ternyata, bantuan mereka terbatas juga. Jadi kegiatan ini dihentikan, karena bantuan sudah mulai kosong. Dari tanggal 1-7 Agustus itu, UNHCR yang kasih bantuan makanan. Lalu dilanjutkan dengan Mayapada. Nah sekarang diputuskan tangga 21 Agustus 2019, semua dihentikan. Bukan makanan saja, fasilitas kesehatan, air bersih dan sanitasi juga dihentikan. Sampai malam ini sudah selesai semua bantuannya,” papar Taufan Bakri.