PASIR PANGARAIAN - Diperkirakan sekitar lima persen desa dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) saat ini belum menyetorkan kewajiban pajaknya dari kegiatan belanja bantuan Dana Desa (DD).

Hal itu terungkap dalam acara Evaluasi Pemenuhan Kewajiban dan Edukasi Perpajakan atas Dana Desa yang diprakarsai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, Kamis (8/8).

Kegiatan itu dibuka Bupati Rohul, H Sukiman diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Rohul, Margono, dihadiri para camat serta kepala desa (kades) se-Rohul.

Baca :

• » Lima Komisioner KPU Kampar Dilantik Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari
• » Aklamasi, Doktor Afni Z Pimpin Muslimat NU Kabupaten Siak Periode 2024-2029
• » 2 Helikopter Water Bombing Dikerahkan Atasi Karhutla di Pasir Limau Kapas Rohil

Dikatakan Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi, instansinya hanya menyusun administrasi berapa setoran pajak yang sudah masuk ke kas daerah dan sudah dibukukan. Berawal dari situ, KPP Pratama Bangkinang lakukan evaluasi, terhadap setoran pajak belanja honorer dan belanja barang yang bersumber dari bantuan DD yang digelontorkan pemerintah dari APBN setiap tahunnya.

"Kami mengharapkan agar pajak belanja dana desa yang disetorkan sebanding atau sesuai dengan belanja yang sudah dilakukan pemerintah desa," ucap Verizal.