JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI ramai-ramai mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) dalam mengungkapkan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun terkait tupoksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). DPR ingin dugaan transaksi keuangan tersebut menjadi terang benderang.

Hal ini disampaikan sejumlah Anggota DPR dalam rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Salah satu yang mengusulkan Pansus adalah Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufik Basari. Menurut Taufik, perlu ada Pansus karena data soal transaksi janggal Rp 349 triliun berbeda-beda sehingga perlu ditelusuri kebenarannya.

Baca :

• » Lima Komisioner KPU Kampar Dilantik Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari
• » Komisi I DPRD Kampar Gelar RDP Terkait Konflik Lahan PTPN V dan Masyarakat
• » Masa Tugas Komisioner KPU Kabupaten/Kota Habis, Ini Instruksi KPU RI ke KPU Riau

"Ini adalah hal yang besar untuk dibongkar, forumnya adalah pansus sehingga kita bisa adu data. Kita cek. Apa yang bisa kita lakukan tindak lanjutnya," tandas Taufik.

Menurut Taufik, data Mahfud dan Menkeu Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun berbeda-beda.