SELATPANJANG - Aksi menuntut pembatalan keputusan Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH kembali berlanjut. Senin pagi, ratusan massa yang tergabung  dalam Aliansi Masyarakat Peduli Meranti (AMPM) berunjukrasa dengan menutup akses menuju kantor bupati. Mereka mendesak bupati mencabut keputusan perumahan ribuan tenaga honorer tersebut. 

Selain itu, massa juga meminta bupati tidak pilih kasih dalam menyalurkan beasiswa di mana bupati hanya memprioritaskan jenjang pendidikan S1, sementara diploma 3 diabaikan. Tuntutan lainnya, yakni mengevalusi kebijakan one way di Selatpanjang, karena berdampak dan dinilai merugikan pedagang kecil.

Sebelumnya massa aksi yang mengatasnamakan Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti telah berunjuk rasa di Kantor Bupati, Senin (3/1) lalu. Keesokan hari, Selasa (11/1) dikabarkan juga akan kembali digelar aksi yang sama.

Baca :

• » Ratusan Ribu Orang Petani Milenial di Riau, Jhonny Charles Sebut Sudah "Melek" Teknologi
• » Kampanye Pilpres 2024, Ganjar Pilih Media Massa Dinilai Lebih Kredibel 
• » Razia Tim Gabungan, Ratusan Kendaraan ODOL Terjaring 

Ada pun massa yang tergabung ke dalam AMPM ini memulai aksinya dengan berorasi di Kantor DPRD. Sebelumnya massa bergerak dengan konvoi sepeda motor dari Taman Cik Puan Selatpanjang dan dikawal ketat pihak kepolisian. Setibanya di kantor DPRD, massa aksi meminta para wakil rakyat  menemui mereka. Namun dari 30 anggota DPRD yang ada, hanya ada Ketua DPRD, Ardiansyah, yang keluar.

Dalam pidatonya, Ardiansyah mengapresiasi kedatangan massa yang melakukan aksi tersebut. Menurutnya, aksi itu bagian dari negara demokrasi yang memperbolehkan setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.